Lokasi Anda saat ini adalah:Bumi Resources > Otomotif
Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah di DIY, Bupati/Walikota Teken MoU
Bumi Resources2025-05-15 21:36:30【Otomotif】0rakyat jam tangan
Perkenalanarti mimpi dikejar babi menurut primbon jawaMenyediakan konten berita menarik dalam dan luar negeri yang komprehensif,Untuk mendorong optimalisasi penerimaan asli daerah yang transparan dan akuntabel, Gubernur bersama klasemen bri liga 1 2023 2024
Untuk mendorong optimalisasi penerimaan asli daerah yang transparan dan akuntabel,klasemen bri liga 1 2023 2024 Gubernur bersama Walikota/Bupati se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY.
kegiatan ini merupakan wujud komitmen pemerintah Kaputanen/Kota yang secara formal yang dinyatakan secara tertulis dalam bentuk Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di masing-masing daerah.
Mou yang difasilitasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini digelar di Gedhong Pracimasana, Komplek Kepatihan Yogyakarta, Selasa (16/7/2019).
Kepala Humas KPK RI Febri Diansyah mengatakan jika KPK terus mendorong pemda se DIY untuk menerapkan sistem pemantauan penerimaan pajak daerah berbasis elektronik menggunakan alat rekam pada transaksi usaha seperti penggunaan "tapping device machine" untuk jenis wajib pungut pajak hotel, restoran, dan tempat hiburan.
Ia menjelaskan jika penandatanganan MoU tersebut adalah langkah awal dalam program optimalisasi penerimaan asli daerah. Menurutnya, program ini harus didukung dengan komitmen tinggi antara pemerintah daerah, BPD DIY, dan wajib pajak.
Selain itu, Febri menilai penandatangan MoU ini sangat strategis dan penting bagi para pihak mengingat salah satu fokus pendampingan KPK pada pemerintah daerah adalah meningkatkan penerimaan daerah dan peranan pajak sebagai sumber utama pembiayaan daerah dalam APBD.
Ia mengharapkan permasalahan lain terkait pemungutan dan pengelolaan penerimaan daerah juga dapat diminimalisir guna menyempurnakan tata laksana sistem yang akuntabel, menutup peluang kebocoran atau kerugian daerah, dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
"Peranan pemerintah daerah sangat penting dalam pengembangan dan pemberdayaan BPD, misalnya dengan pelibatan dalam program optimalisasi penerimaan asli daerah ataupun menjadikan BPD sebagai bank prioritas dalam segala program pemerintah daerah," katanya. (Han)
Besar!(51651)
Artikel sebelumnya: Yogyakarta Launching Tiga Layanan Baru Jogja Smart Service
Artikel selanjutnya: Siapkan ASN Melek Digital Melalui Government Transformation Academy
Berita terkait
- Pemkot Yogya Dorong Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas ASN
- Reisverslagen Van Kotabaru Mengenang Sejarah ala Generasi Muda Yogya
- Layanan TIS Siap Berikan Alternatif Wisata Libur Tahun Baru
- Simulasi KTB Prawirotaman Ajak Warga Tanggap Gempa Bumi
- Pembayaran Wajib Pajak PBB Targetkan Rp 82 Miliar
- Bangun Komunikasi yang Baik Cegah Kasus Kekerasan pada Anak
- Hubungan Industrial Harmonis Ciptakan Iklim Pekerja Kondusif di Kota Yogya
- Perlu Kesepahaman Bersama Tingkatkan Capaian P3DN di Kota Yogya
- Ajak Veteran Tumbuhkan Nasionalisme
- Pemkot Stabilkan Kenaikan Harga Bahan Pokok
Berita hangat
Rekomendasi berita
Wawali Lantik 41 Kepala dan Pengawas Sekolah
Tokopedia Bantu UMKM Kembangkan Pasar Digital
Pemkot Latih Takmir Masjid Cara Penyembelihan Hewan Tanpa Setres
Bayar Pajak di Kota Yogya Kini Bisa Melalui Platform Digital
Walikota Lantik Aman Sebagai Sekda
Teladani Pangeran Mangkubumi, Abdi Dalem Ujung Tombak Pelestarian Budaya
Kampung Wisata Suryatmajan Berwarna Suguhkan Seni Mural Ikonik Kota Jogja
Pemkot Ajak Forum TSLP Dukung Program Pengurangan Sampah di Kota Yogya